
Data center selama ini menjadi infrastruktur yang nyaris tidak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perkembangan kecerdasan buatan (AI), cloud computing, dan layanan digital membuat pembangunan pusat data semakin masif. Di saat yang sama, warga di berbagai negara mulai melakukan demonstrasi dan menolak sejumlah proyek data center karena khawatir terhadap penggunaan air, konsumsi listrik, perubahan penggunaan lahan, kebisingan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Fenomena tersebut terjadi di Amerika Serikat, Eropa, India, Malaysia, hingga Indonesia. Pada Juli 2026, misalnya, kelompok penentang data center menggelar 142 aksi protes di 42 negara bagian Amerika Serikat dalam satu hari. Kekhawatiran yang disampaikan mencakup penggunaan air, tekanan terhadap sumber daya lokal, dampak lingkungan, serta pertanyaan mengenai manfaat ekonomi yang diterima masyarakat di sekitar proyek.
Mengapa Data Center Mulai Mendapat Penolakan dari Warga?
Pertumbuhan AI membuat kebutuhan terhadap data center meningkat secara signifikan. Data center membutuhkan server dalam jumlah besar untuk memproses, menyimpan, dan mentransmisikan data. Peralatan tersebut bekerja secara terus-menerus dan menghasilkan panas sehingga membutuhkan sistem pendinginan. Pada saat yang sama, seluruh sistem IT, pendinginan, pencahayaan, keamanan, dan fasilitas pendukung membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar.
Persoalannya muncul ketika fasilitas dengan kebutuhan sumber daya yang sangat besar dibangun di wilayah yang sumber dayanya terbatas atau infrastrukturnya belum siap menanggung tambahan beban. Karena itu, keberatan masyarakat biasanya tidak hanya berkaitan dengan keberadaan bangunan data center, tetapi dengan pertanyaan yang lebih mendasar: dari mana airnya berasal, dari mana listriknya berasal, bagaimana limbah dan panas dikelola, berapa besar lahan yang digunakan, dan siapa yang menanggung dampaknya?
Di Amerika Serikat, misalnya, demonstrasi terhadap pembangunan data center telah berkembang menjadi gerakan di berbagai negara bagian. Reuters mencatat terdapat 142 aksi protes di 42 negara bagian pada 18 Juli 2026. Di sejumlah lokasi, warga secara khusus menyoroti penggunaan air dan tekanan terhadap jaringan listrik.
Mengapa Konsumsi Air Data Center Menjadi Masalah?
Salah satu isu lingkungan yang paling sering muncul dalam penolakan data center adalah konsumsi air. Air dapat digunakan dalam sistem pendinginan tertentu untuk membuang panas yang dihasilkan server. Besarnya kebutuhan air bergantung pada desain fasilitas, teknologi pendinginan, kondisi iklim, efisiensi operasional, serta sumber air yang digunakan.
Di Malaysia, misalnya, pemerintah dan industri menghadapi tekanan masyarakat terkait penggunaan sumber daya akibat pertumbuhan data center yang sangat cepat. Reuters melaporkan bahwa fasilitas data center berkapasitas 50 MW dapat menggunakan air dalam jumlah yang setara dengan kebutuhan sekitar 2.200 rumah tangga per hari dan listrik yang setara dengan sekitar 22.000 rumah tangga, berdasarkan angka dari bank sentral Malaysia. Di Johor, kekhawatiran masyarakat terhadap sumber daya air bahkan menjadi salah satu faktor yang mendorong pembatasan terhadap data center yang sangat intensif menggunakan air.
Namun, angka tersebut tidak boleh digunakan sebagai angka universal untuk semua data center. Teknologi pendinginan dan desain setiap fasilitas berbeda. Data center yang menggunakan sistem air cooling, closed-loop cooling, atau memanfaatkan air olahan tentu memiliki karakteristik konsumsi air yang berbeda dengan fasilitas yang menggunakan sistem pendinginan berbasis air secara intensif.
Karena itu, ketika suatu data center direncanakan, pertanyaan yang lebih tepat bukan sekadar “berapa banyak air yang digunakan?”, tetapi juga “berapa kebutuhan air pada kondisi operasi maksimum, dari sumber mana air tersebut diperoleh, apakah sumbernya berkelanjutan, dan apakah penggunaannya berpotensi bersaing dengan kebutuhan masyarakat atau sektor lain?”
Bagaimana dengan Konsumsi Listrik Data Center?
Selain air, listrik menjadi isu besar dalam pembangunan data center. Server harus beroperasi sepanjang waktu, sementara sistem pendinginan dan infrastruktur pendukung juga membutuhkan energi. Ketika kapasitas data center meningkat hingga ratusan megawatt, kebutuhan listriknya dapat menjadi bagian penting dalam perencanaan sistem tenaga di suatu wilayah.
Di Amerika Serikat, pertumbuhan data center yang didorong oleh AI telah meningkatkan perhatian terhadap kapasitas jaringan listrik dan biaya infrastrukturnya. Bahkan dalam perkembangan kebijakan terbaru, terdapat pembahasan agar data center AI menanggung biaya infrastruktur jaringan tambahan yang dibutuhkan akibat konsumsi listriknya.
Masalah serupa muncul di Irlandia. Data center telah menjadi pengguna listrik yang signifikan sehingga memunculkan protes dari kelompok masyarakat dan organisasi lingkungan yang mempertanyakan prioritas penggunaan energi ketika rumah tangga juga menghadapi tekanan biaya energi. Pada 2025, Friends of the Earth Ireland bersama kelompok masyarakat dan organisasi sipil menggelar aksi “Energy for Who?” untuk mempersoalkan kebijakan energi yang dianggap perlu lebih mempertimbangkan kebutuhan rumah tangga dan komunitas.
Dengan demikian, dampak energi data center tidak hanya berkaitan dengan berapa megawatt listrik yang dikonsumsi, tetapi juga bagaimana tambahan kebutuhan tersebut memengaruhi jaringan listrik, sumber pembangkitan, keandalan pasokan, dan emisi gas rumah kaca yang terkait dengan listrik yang digunakan.
Bukan Hanya Amerika dan Eropa, Asia Juga Mengalami Fenomena yang Sama
Penolakan terhadap pembangunan data center mulai terlihat semakin jelas di Asia. India menjadi salah satu contoh. Pada 2026, warga di Thane dan Visakhapatnam melakukan aksi terhadap rencana pembangunan fasilitas data center berskala besar. Kekhawatiran yang disampaikan mencakup penggunaan air, listrik, lahan, serta dampak sosial dan lingkungan jangka panjang.
Di Malaysia, pembangunan data center berkembang sangat cepat, terutama di Johor dan Selangor. Namun, ekspansi tersebut juga mulai mendapatkan tekanan dari masyarakat. Pada Februari 2026, warga Iskandar Puteri di Johor melakukan protes terhadap pembangunan kompleks data center. Kekhawatiran mereka antara lain berkaitan dengan pasokan air, debu konstruksi, perubahan lanskap, dan hilangnya area hijau.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan data center bukan hanya isu teknologi. Ketika infrastruktur digital membutuhkan air, energi, lahan, dan jaringan utilitas dalam skala besar, pembangunan data center otomatis bersinggungan dengan tata ruang, sumber daya alam, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan.
Bagaimana Kondisinya di Indonesia?
Indonesia juga mulai menghadapi persoalan yang serupa. Salah satu contoh terbaru terjadi di Batam, terutama di kawasan Nongsa Special Economic Zone (SEZ). Pada September 2026, ratusan warga melakukan aksi di kantor pengelola kawasan setelah pasokan air bersih ke kawasan permukiman di sekitar Nongsa mengalami gangguan. Warga mempertanyakan kondisi ketika data center di dalam kawasan tersebut masih mendapatkan pasokan air.
Penting untuk membedakan antara protes warga dan fakta penyebab gangguan air. Dalam laporan tersebut, BP Batam menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab terhentinya pasokan air ke kawasan permukiman. Dengan demikian, keberadaan data center dan gangguan air tidak dapat langsung dianggap sebagai hubungan sebab akibat tanpa hasil kajian teknis.
Kasus lain yang sangat relevan terjadi di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pada akhir September 2026, pemerintah Jawa Barat menghentikan sementara pembangunan data center AI milik BDx karena proyek tersebut belum memperoleh AMDAL dan PBG. Lokasinya berada sekitar 5 kilometer dari Waduk Jatiluhur, yang memiliki peran penting bagi penyediaan air dan irigasi di wilayah tersebut. Proyek tersebut direncanakan memiliki kapasitas IT hingga 640 MW, dengan tahap pertama sebesar 120 MW yang ditargetkan beroperasi pada awal 2027.
Pemerintah Jawa Barat juga meminta agar analisis mengenai potensi kebisingan dan penggunaan air dibuka serta dikaji, termasuk memastikan bahwa keberadaan data center tidak mengganggu kebutuhan air bagi pertanian di kawasan Jatiluhur.
Kasus Jatiluhur penting bagi diskusi pembangunan data center di Indonesia karena menunjukkan bahwa perencanaan lingkungan perlu berjalan sebelum pembangunan fisik dimulai. Persoalannya bukan apakah data center boleh atau tidak boleh dibangun, melainkan apakah lokasi, kebutuhan sumber daya, teknologi, dampak, dan langkah mitigasinya telah dikaji secara memadai.
Mengapa AMDAL Menjadi Penting dalam Pembangunan Data Center?
Data center merupakan fasilitas dengan sistem yang kompleks. Selain bangunan utama dan server, terdapat sistem pendinginan, genset, transformator, jaringan listrik, penyimpanan bahan bakar, sistem air, pengolahan air limbah, jalan akses, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Karena itu, kajian lingkungan perlu melihat proyek sebagai sebuah sistem, bukan sekadar bangunan. Analisis perlu mempertimbangkan kondisi awal lingkungan, kebutuhan air dan energi, potensi emisi, kebisingan, lalu lintas, air limbah, limbah B3 maupun non-B3, perubahan penggunaan lahan, hingga risiko terhadap masyarakat di sekitar lokasi.
Dalam konteks Indonesia, kasus Jatiluhur memperlihatkan pentingnya dokumen lingkungan dan perizinan sebelum kegiatan konstruksi berjalan. Pemerintah Jawa Barat menyatakan bahwa proyek tersebut belum memperoleh AMDAL dan PBG ketika pembangunan dihentikan sementara.
Pendekatan seperti ini juga sejalan dengan perkembangan di berbagai negara. Di Prancis, misalnya, sejumlah proyek data center menghadapi penolakan masyarakat karena penggunaan lahan, konsumsi listrik, penggunaan air untuk pendinginan, dan potensi dampak lingkungan. Pada Juli 2026, pengadilan administratif di Grenoble bahkan menangguhkan izin pembangunan sebuah data center 40 MW setelah adanya gugatan kelompok lokal terkait tidak adanya kajian dampak lingkungan yang memadai.
Mengapa Konflik Data Center Terjadi di Banyak Negara?
Jika berbagai kasus tersebut dibandingkan, terdapat pola yang cukup konsisten. Masyarakat tidak selalu menolak teknologi digital atau AI secara langsung. Kekhawatiran lebih sering muncul ketika pembangunan fasilitas berskala besar dianggap berpotensi menggunakan sumber daya lokal secara signifikan sementara masyarakat belum memperoleh informasi yang cukup mengenai dampaknya.
Di Amerika Serikat, isu utamanya mencakup air, listrik, kebisingan, penggunaan lahan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Di Malaysia, perhatian besar tertuju pada air, energi, dan perubahan lingkungan sekitar. Di India, masyarakat mempertanyakan penggunaan air, listrik, dan lahan. Di Prancis dan Austria, transparansi, penggunaan sumber daya, dampak terhadap air, serta perubahan tata ruang menjadi bagian dari perdebatan.
Di Indonesia, isu air dan kelengkapan perizinan lingkungan mulai menjadi perhatian nyata melalui kasus Batam dan Jatiluhur. Perbedaan konteks setiap wilayah tetap harus diperhatikan, tetapi pola umumnya menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur digital semakin membutuhkan environmental planning yang lebih terintegrasi.
Apakah Data Center Berarti Buruk bagi Lingkungan?
Tidak sesederhana itu.
Data center merupakan infrastruktur penting bagi ekonomi digital. Layanan perbankan, cloud computing, e-commerce, komunikasi, kecerdasan buatan, hingga berbagai layanan pemerintahan digital membutuhkan infrastruktur komputasi dan penyimpanan data.
Persoalan lingkungan muncul ketika pertumbuhan kapasitas tidak diimbangi dengan perencanaan sumber daya dan mitigasi dampak yang memadai. Karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah memastikan bahwa pembangunan data center dilakukan dengan mempertimbangkan water efficiency, energy efficiency, renewable energy, cooling technology, waste management, noise control, land use, environmental permitting, dan community engagement.
Teknologi juga dapat menjadi bagian dari solusi. Beberapa operator mulai menggunakan sistem pendinginan yang lebih efisien, air olahan, sistem closed-loop cooling, dan energi terbarukan untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya. Di Malaysia, misalnya, peningkatan efisiensi air dan penggunaan energi terbarukan mulai menjadi bagian dari respons terhadap meningkatnya perhatian publik terhadap pembangunan data center.
Apa yang Harus Dikaji Sebelum Data Center Dibangun?
Dari perspektif engineering dan environmental management, pertanyaan pertama seharusnya bukan “berapa besar data center yang akan dibangun?”, tetapi “apakah lokasi dan infrastrukturnya mampu mendukung kebutuhan fasilitas tersebut tanpa menciptakan tekanan lingkungan yang tidak dapat dimitigasi?”
Kajian perlu dimulai dari kebutuhan energi dan air pada kondisi normal maupun maksimum. Setelah itu, perlu dianalisis sumber air, neraca air, teknologi pendinginan, kualitas air, air limbah, kebutuhan listrik, sumber energi, potensi emisi, kebisingan, penggunaan lahan, drainase, lalu lintas, limbah, hingga risiko keadaan darurat.
Untuk proyek yang berada dekat dengan sumber air strategis, kawasan permukiman, lahan pertanian, atau ekosistem sensitif, aspek tersebut menjadi semakin penting. Data center mungkin merupakan fasilitas digital, tetapi dampak fisiknya tetap berada di dunia nyata.
FAQ: Data Center dan Dampak Lingkungan
Mengapa warga melakukan demonstrasi terhadap data center?
Alasannya berbeda di setiap lokasi, tetapi isu yang sering muncul adalah penggunaan air, konsumsi listrik, kebisingan, perubahan penggunaan lahan, tekanan terhadap infrastruktur, serta kekhawatiran mengenai transparansi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Apakah data center menghabiskan banyak air?
Beberapa jenis data center dapat membutuhkan air dalam jumlah besar untuk sistem pendinginan. Namun, kebutuhan aktual sangat bergantung pada desain fasilitas, teknologi pendinginan, iklim, efisiensi sistem, dan sumber air. Karena itu, konsumsi air tidak dapat disamaratakan untuk seluruh data center.
Mengapa data center membutuhkan listrik sangat besar?
Server bekerja secara terus-menerus dan membutuhkan energi untuk komputasi serta penyimpanan data. Selain itu, sistem pendinginan, jaringan, keamanan, pencahayaan, dan fasilitas pendukung juga membutuhkan listrik. Semakin besar kapasitas komputasi, semakin besar pula kebutuhan energinya.
Apakah data center menyebabkan pencemaran air?
Tidak otomatis. Potensi dampak terhadap air bergantung pada desain sistem, sumber air, proses pendinginan, pengelolaan air limbah, dan kegiatan pendukung. Karena itu, potensi dampak harus dinilai berdasarkan karakteristik proyek dan kondisi lingkungan setempat.
Mengapa AMDAL penting untuk proyek data center di Indonesia?
AMDAL dapat menjadi instrumen untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak lingkungan suatu proyek serta merancang langkah pengelolaan dan pemantauan yang sesuai. Kasus Jatiluhur menunjukkan bahwa aspek lingkungan dan perizinan menjadi perhatian penting sebelum pembangunan data center dilanjutkan.
Kesimpulan
Gelombang demonstrasi terhadap pembangunan data center di berbagai negara menunjukkan bahwa infrastruktur digital memiliki konsekuensi fisik yang nyata. Di balik layanan cloud dan kecerdasan buatan yang terlihat virtual, terdapat bangunan, server, sistem pendinginan, jaringan listrik, air, lahan, dan berbagai fasilitas pendukung yang membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar.
Amerika Serikat telah menyaksikan aksi protes di puluhan negara bagian. Malaysia, India, Prancis, Austria, dan negara lain juga menghadapi penolakan atau perdebatan lokal mengenai pembangunan data center. Di Indonesia, persoalan tersebut mulai terlihat melalui protes warga terkait krisis air di Batam serta penghentian sementara proyek data center AI di Jatiluhur karena persoalan AMDAL, PBG, air, dan potensi dampak lingkungan.
Fenomena ini tidak serta-merta berarti bahwa data center harus dihentikan. Justru, semakin besar kebutuhan terhadap infrastruktur digital, semakin penting pula memastikan bahwa pembangunannya dilakukan berdasarkan kajian lingkungan, perencanaan sumber daya, teknologi yang efisien, kepatuhan perizinan, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Pada akhirnya, tantangan pembangunan data center bukan hanya bagaimana menyediakan kapasitas komputasi untuk AI dan ekonomi digital, tetapi juga bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut dapat berlangsung tanpa mengabaikan air, energi, lingkungan, dan masyarakat yang hidup di sekitar infrastrukturnya.
Sebagai Environment Compliance Partner, ARANA membantu perusahaan memahami aspek lingkungan secara terintegrasi, mulai dari identifikasi dampak, penyusunan dokumen lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, hingga pemenuhan aspek kepatuhan yang diperlukan dalam pengembangan proyek.