
Kegiatan usaha yang telah beroperasi tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat perusahaan yang menjalankan kegiatan operasional tanpa memiliki dokumen lingkungan atau menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kondisi tersebut dapat terjadi karena kegiatan usaha telah berjalan sejak lama, mengalami perubahan operasional, atau belum memenuhi kewajiban dokumen lingkungan sebagaimana dipersyaratkan. Untuk kondisi tertentu, pemerintah menyediakan mekanisme evaluasi melalui Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).
Meskipun memiliki tujuan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban lingkungan, DPLH dan DELH mempunyai perbedaan mendasar, terutama dalam kategori dampak lingkungan yang dievaluasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami karakteristik dan persyaratan masing-masing dokumen sebelum menentukan langkah pemenuhannya.
1. Apa Itu DPLH dan DELH?
DPLH merupakan singkatan dari Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu dokumen evaluasi dampak tidak penting terhadap lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan. Dokumen ini menjadi salah satu instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan yang memenuhi kriteria penerapannya.
Melalui DPLH, perusahaan melakukan evaluasi terhadap kondisi kegiatan yang telah beroperasi serta mengidentifikasi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang perlu dilaksanakan. Dengan demikian, dokumen ini membantu memastikan bahwa aktivitas operasional tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kewajiban pengelolaannya.
Sementara itu, DELH atau Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup merupakan dokumen evaluasi dampak penting terhadap lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan. Berbeda dengan DPLH, DELH diperuntukkan bagi kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan sehingga memerlukan evaluasi yang lebih komprehensif.
Evaluasi tersebut mencakup kondisi lingkungan di sekitar lokasi kegiatan, potensi dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional, serta upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang perlu diterapkan.
Definisi DPLH dan DELH tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua dokumen ini memiliki fungsi yang berbeda berdasarkan kategori dampak lingkungan yang menjadi dasar penentuannya.
2. Perbedaan DPLH dan DELH dalam Pengelolaan Lingkungan
Perbedaan utama antara DPLH dan DELH terletak pada kategori dampak lingkungan yang dievaluasi. DPLH digunakan untuk mengevaluasi dampak tidak penting, sedangkan DELH digunakan untuk mengevaluasi dampak penting dari usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penentuan dokumen lingkungan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan ukuran perusahaan, jumlah karyawan, maupun lamanya kegiatan beroperasi. Faktor yang lebih penting adalah karakteristik kegiatan, potensi dampak yang ditimbulkan, serta kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan.
Sebagai contoh, suatu kegiatan usaha yang menghasilkan dampak lingkungan tidak penting dapat memenuhi kriteria untuk penyusunan DPLH. Sebaliknya, kegiatan yang memiliki potensi dampak penting memerlukan evaluasi melalui DELH apabila memenuhi ketentuan penerapannya.
Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan identifikasi dan penapisan terhadap kondisi kegiatan sebelum menentukan dokumen yang harus dipenuhi. Kesalahan dalam menentukan jenis dokumen dapat menyebabkan proses pemenuhan kewajiban lingkungan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Kapan Perusahaan Perlu Menyusun DPLH atau DELH?
Ketentuan mengenai DPLH dan DELH diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, khususnya Pasal 86 dan Pasal 87.
Pasal 86 mengatur kewajiban penyusunan DELH atau DPLH bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan tersebut, tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berlokasi sesuai dengan rencana tata ruang.
Ketentuan ini menjadi salah satu dasar bagi perusahaan yang telah beroperasi tetapi belum memenuhi kewajiban dokumen lingkungan untuk melakukan evaluasi dan menentukan langkah pemenuhan yang sesuai.
Artinya, tidak semua perusahaan yang belum memiliki dokumen lingkungan secara otomatis dapat menyusun DPLH atau DELH. Terdapat kriteria tertentu yang harus diperiksa, termasuk waktu dimulainya kegiatan, kondisi dokumen lingkungan yang tersedia, kesesuaian lokasi dengan tata ruang, serta kategori dampak yang ditimbulkan.
Perusahaan juga perlu memperhatikan perkembangan regulasi dan ketentuan teknis terbaru agar proses pemenuhan dokumen dilakukan melalui mekanisme yang tepat.
4. Bagaimana Proses Pemenuhan Dokumen DPLH dan DELH?
Proses pemenuhan DPLH maupun DELH sebaiknya diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi kegiatan usaha yang sedang berjalan. Perusahaan perlu memahami aktivitas operasional, kapasitas kegiatan, penggunaan lahan, fasilitas pendukung, serta potensi dampak yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar.
Tahap berikutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan yang telah dimiliki. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan sebelumnya telah memiliki dokumen lingkungan, apakah dokumen tersebut masih sesuai dengan kondisi operasional saat ini, atau justru belum memenuhi persyaratan yang berlaku.
Selain itu, kesesuaian lokasi kegiatan dengan rencana tata ruang juga perlu diperiksa. Informasi mengenai penggunaan lahan dan kondisi lingkungan di sekitar lokasi menjadi bagian penting dalam menentukan langkah pemenuhan kewajiban lingkungan.
Setelah kondisi kegiatan dan dokumen yang tersedia dievaluasi, perusahaan dapat melakukan penapisan untuk menentukan apakah kegiatan tersebut memenuhi kriteria penyusunan DPLH atau DELH. Penentuan ini harus mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak hanya berdasarkan pertimbangan internal perusahaan.
Apabila jenis dokumen telah ditentukan, perusahaan dapat melanjutkan proses penyusunan dan pengajuan melalui mekanisme yang berlaku. Dokumen yang disusun harus menggambarkan kondisi aktual kegiatan serta memuat upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sesuai dengan karakteristik operasionalnya.
Penting untuk dipahami bahwa pemenuhan dokumen lingkungan bukan hanya proses administratif. Perusahaan tetap bertanggung jawab melaksanakan seluruh upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah ditetapkan.
5. Mengapa Dokumen Lingkungan Penting bagi Perusahaan?
Dokumen lingkungan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan usaha dijalankan dengan memperhatikan potensi dampaknya terhadap lingkungan. Melalui evaluasi yang tepat, perusahaan dapat mengetahui sumber pencemaran, mengidentifikasi risiko lingkungan, serta menentukan tindakan pengelolaan dan pemantauan yang diperlukan.
Pada sektor industri, misalnya, aktivitas produksi dapat menghasilkan air limbah, emisi udara, kebisingan, dan limbah yang memerlukan pengelolaan sesuai karakteristiknya. Apabila aspek-aspek tersebut tidak diidentifikasi dan dikendalikan dengan baik, kegiatan operasional berpotensi menimbulkan pencemaran atau penurunan kualitas lingkungan.
Selain aspek teknis, dokumen lingkungan juga berkaitan dengan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Ketidaksesuaian antara kondisi operasional dan dokumen lingkungan dapat menimbulkan kendala dalam pemenuhan kewajiban pengelolaan, pemantauan, maupun pelaporan lingkungan.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa dokumen lingkungan yang dimiliki sesuai dengan kondisi kegiatan sebenarnya dan seluruh kewajiban di dalamnya dilaksanakan secara konsisten.
6. Peran Konsultan Lingkungan dalam Penyusunan DPLH dan DELH
Menentukan kebutuhan DPLH atau DELH membutuhkan pemahaman mengenai karakteristik kegiatan usaha, kategori dampak lingkungan, kondisi lokasi, serta ketentuan peraturan yang berlaku. Bagi perusahaan yang telah lama beroperasi, proses ini dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama apabila dokumen lingkungan sebelumnya belum tersedia atau tidak lagi sesuai dengan kondisi kegiatan.
Dalam kondisi tersebut, konsultan lingkungan dapat membantu perusahaan melakukan evaluasi awal terhadap kegiatan operasional dan dokumen yang telah dimiliki. Pendampingan juga dapat mencakup identifikasi kewajiban lingkungan, penapisan kebutuhan dokumen, pengumpulan data teknis, serta dukungan dalam penyusunan dokumen sesuai ruang lingkup layanan dan persyaratan yang berlaku.
Melalui pendampingan yang tepat, perusahaan dapat memahami kewajiban lingkungannya secara lebih terarah dan mengurangi risiko kesalahan dalam menentukan jenis dokumen yang harus dipenuhi.
7. Penuhi Kewajiban Dokumen Lingkungan Bersama ARANA
Memahami perbedaan DPLH dan DELH merupakan langkah penting bagi perusahaan yang telah beroperasi dan perlu mengevaluasi pemenuhan kewajiban lingkungannya. Penentuan dokumen yang tepat harus mempertimbangkan kategori dampak, kondisi kegiatan, dokumen yang telah dimiliki, serta ketentuan peraturan yang berlaku.
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konsultansi lingkungan, PT Anugerah Ragam Nusantara (ARANA) hadir untuk mendukung perusahaan dalam memahami kebutuhan dokumen lingkungan dan mempersiapkan langkah pemenuhan kewajiban sesuai karakteristik kegiatan usahanya.
Melalui layanan konsultansi lingkungan, ARANA dapat membantu proses identifikasi kebutuhan dokumen, penapisan kewajiban lingkungan, serta pendampingan penyusunan dokumen sesuai ruang lingkup layanan yang disepakati.
Pastikan kegiatan usaha Anda memiliki arah pemenuhan kewajiban lingkungan yang tepat. Hubungi ARANA untuk mendiskusikan kebutuhan konsultansi lingkungan perusahaan Anda.
FAQ – Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa perbedaan DPLH dan DELH?
DPLH merupakan dokumen evaluasi dampak tidak penting terhadap lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan, sedangkan DELH merupakan dokumen evaluasi dampak penting terhadap lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan. Perbedaan utamanya terletak pada kategori dampak lingkungan yang menjadi dasar penentuannya.
Apakah semua perusahaan yang sudah beroperasi wajib membuat DPLH atau DELH?
Tidak semua perusahaan yang telah beroperasi secara otomatis wajib menyusun DPLH atau DELH. Kewajibannya bergantung pada kriteria yang diatur dalam peraturan, termasuk waktu pelaksanaan kegiatan, kondisi dokumen lingkungan yang dimiliki, kesesuaian tata ruang, dan kategori dampak lingkungan.
Apakah DPLH dan DELH dapat menggantikan AMDAL atau UKL-UPL?
DPLH dan DELH memiliki kriteria penerapan tersendiri dan tidak dapat digunakan sebagai pengganti AMDAL atau UKL-UPL secara umum. Penentuan instrumen lingkungan harus disesuaikan dengan kondisi kegiatan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Peraturan apa yang mengatur DPLH dan DELH?
Salah satu acuan utama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 86 dan Pasal 87 serta Lampiran V.