
Karbon biru bukan sekadar tentang menyimpan karbon
Ketika membahas perubahan iklim, perhatian sering diarahkan pada hutan, energi, dan emisi dari aktivitas industri. Padahal, sebagian karbon juga tersimpan di ekosistem pesisir dan laut. Inilah yang dikenal sebagai karbon biru atau blue carbon, yaitu karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem pesisir seperti mangrove dan padang lamun, termasuk dalam biomassa serta sedimennya. Di Indonesia, pengelolaan ekosistem ini kini mendapatkan arah kebijakan jangka panjang melalui Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026–2045.
Pada 21 September 2026, Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan peta jalan tersebut sebagai acuan lintas sektor untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan ekosistem pesisir hingga 2045. Langkah ini menandai pendekatan iklim yang semakin terintegrasi, dari sebelumnya banyak berfokus pada strategi berbasis daratan menuju pendekatan yang menghubungkan ekosistem darat dan laut.
Apa yang dimaksud dengan karbon biru?
Secara sederhana, karbon biru adalah karbon yang ditangkap dan disimpan oleh ekosistem pesisir dan laut. Mangrove dan lamun menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis, kemudian sebagian karbon tersebut tersimpan dalam biomassa tumbuhan dan terutama pada sedimen yang berada di bawah dan di sekitar ekosistem tersebut.
Karena itu, nilai ekosistem karbon biru tidak hanya dilihat dari jumlah tanaman yang tumbuh di permukaan. Kondisi sedimen, luas ekosistem, tingkat gangguan, perubahan tutupan lahan, serta keberlanjutan ekosistem juga berpengaruh terhadap kemampuan penyimpanan karbon. Dengan kata lain, menjaga ekosistem tetap utuh menjadi bagian penting dari strategi mempertahankan cadangan karbon yang sudah tersimpan.
Seberapa besar potensi karbon biru Indonesia?
Indonesia memiliki posisi penting dalam agenda karbon biru karena memiliki ekosistem pesisir yang luas. Dalam peluncuran Peta Jalan Karbon Biru 2026–2045, Bappenas menyebut Indonesia memiliki sekitar 3,45 juta hektare mangrove dan 660 ribu hektare lamun, yang diperkirakan mampu menyimpan hingga 3,4 gigaton karbon. Potensi tersebut tidak hanya berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim, tetapi juga dengan ketahanan pesisir dan keberlanjutan produktivitas perikanan.
Angka tersebut perlu dibaca sebagai potensi ekosistem, bukan berarti seluruh karbon tersebut secara otomatis dapat dihitung sebagai pengurangan emisi atau langsung diperdagangkan sebagai kredit karbon. Pengukuran karbon, penentuan baseline, pemantauan perubahan ekosistem, serta sistem Measurement, Reporting, and Verification atau MRV tetap diperlukan agar klaim kontribusi iklim dapat dipertanggungjawabkan.
Kebutuhan terhadap sistem MRV ini juga menjadi salah satu arahan Bappenas dalam implementasi peta jalan. Pemerintah menekankan perlunya sistem data satu pintu dan MRV yang kredibel, terintegrasi, serta memenuhi standar internasional.
Mengapa mangrove penting dalam strategi iklim?
Mangrove memiliki fungsi ekologis yang jauh lebih luas daripada sekadar menyimpan karbon. Ekosistem ini membantu melindungi garis pantai, mengurangi energi gelombang, mengendalikan erosi, serta menyediakan habitat bagi berbagai organisme pesisir.
Dari sisi perubahan iklim, perlindungan mangrove menjadi penting karena kerusakan ekosistem dapat mengurangi kemampuan kawasan tersebut dalam menyimpan karbon. Karena itu, pendekatan pengelolaan karbon biru tidak berhenti pada penanaman kembali, tetapi juga mencakup perlindungan ekosistem yang masih baik, pemulihan kawasan yang terdegradasi, pengelolaan ruang pesisir, serta pemantauan perubahan kondisi ekosistem.
Penguatan perlindungan mangrove juga sudah memiliki landasan regulasi. PP Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove mengatur antara lain inventarisasi, rehabilitasi, pengawasan, pengendalian, serta pembagian kewenangan dalam pengelolaan mangrove. Pada 2026, KLH/BPLH juga mempercepat penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPEM) di sejumlah provinsi.
Bagaimana dengan padang lamun?
Padang lamun sering kurang mendapat perhatian dibandingkan mangrove karena berada di bawah permukaan air. Padahal, lamun merupakan salah satu ekosistem penting dalam konsep karbon biru.
Seperti mangrove, lamun menyerap karbon melalui fotosintesis dan menyimpan sebagian karbon dalam jaringan tanaman serta sedimen. Ekosistem ini juga memiliki fungsi ekologis sebagai habitat dan tempat pembesaran berbagai organisme laut. Karena itu, perlindungan padang lamun memiliki hubungan dengan agenda iklim sekaligus kesehatan ekosistem pesisir dan produktivitas perikanan.
Konteks ini menjadi semakin penting karena strategi karbon biru Indonesia tidak hanya diarahkan pada aspek penyerapan karbon. Peta jalan Bappenas menempatkan tiga capaian utama, yaitu Nature, Climate, and People, sehingga perlindungan ekosistem diharapkan berjalan bersamaan dengan peningkatan ketahanan iklim dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Apa yang berubah dengan Peta Jalan Karbon Biru 2026–2045?
Peta jalan yang diluncurkan Bappenas membawa karbon biru ke dalam kerangka perencanaan jangka panjang hingga 2045. Implementasinya dibangun melalui lima pilar, yaitu kebijakan, regulasi, dan perencanaan; kelembagaan; data dan ilmu pengetahuan; pendanaan; serta pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaannya dirancang bertahap mulai dari penguatan fondasi, percepatan implementasi, hingga penjaminan keberlanjutan jangka panjang.
Hal yang menarik adalah pendekatan tersebut menempatkan data dan MRV sebagai bagian penting dari implementasi. Ini menunjukkan bahwa agenda karbon biru ke depan tidak cukup hanya dengan kegiatan penanaman mangrove atau restorasi lamun. Pemerintah membutuhkan data mengenai kondisi ekosistem, perubahan luasan, cadangan karbon, tingkat kerusakan, serta efektivitas kegiatan perlindungan dan restorasi.
Di sisi lain, KKP sebelumnya juga telah menjalankan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2025–2030, yang menjadi bagian dari agenda ekonomi biru Indonesia. KKP memperkirakan potensi ekosistem mangrove dan lamun dapat menyerap sekitar 10 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun, sekaligus menyiapkan aspek regulasi dan pipeline project terkait nilai ekonomi karbon.
Apa artinya bagi dunia usaha dan pembangunan?
Perkembangan kebijakan karbon biru menunjukkan bahwa isu pesisir semakin erat dengan environmental planning, climate risk, biodiversity, carbon accounting, dan sustainability.
Bagi kegiatan usaha yang berada di wilayah pesisir, pengembangan kawasan tidak hanya perlu mempertimbangkan kebutuhan lahan dan infrastruktur, tetapi juga kondisi ekosistem yang berada di sekitarnya. Perubahan tutupan mangrove, gangguan terhadap padang lamun, perubahan hidrologi pesisir, hingga potensi dampak terhadap masyarakat dan aktivitas perikanan dapat menjadi bagian dari aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam perencanaan.
Dari perspektif engineering dan environmental consulting, pendekatan ini mendorong kebutuhan terhadap data baseline yang kuat, pemetaan ekosistem, kajian dampak, monitoring, serta perencanaan pengelolaan yang terintegrasi. Dengan demikian, karbon biru bukan hanya isu konservasi, tetapi juga mulai menjadi bagian dari bagaimana proyek dan kawasan direncanakan agar tetap sejalan dengan daya dukung lingkungan dan agenda iklim.
FAQ: Karbon Biru
Apa itu karbon biru?
Karbon biru adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem pesisir dan laut, termasuk mangrove dan padang lamun, melalui biomassa dan sedimennya.
Apakah karbon biru sama dengan kredit karbon?
Tidak. Karbon biru merupakan konsep ekologis mengenai karbon yang tersimpan dalam ekosistem pesisir. Kredit karbon merupakan instrumen yang membutuhkan metodologi, baseline, pengukuran, verifikasi, dan aturan tertentu sebelum suatu pengurangan atau penyerapan emisi dapat diklaim sebagai unit karbon.
Berapa potensi karbon biru Indonesia?
Dalam peluncuran Peta Jalan Karbon Biru 2026–2045, Bappenas menyebut sekitar 3,45 juta hektare mangrove dan 660 ribu hektare lamun dengan potensi penyimpanan hingga 3,4 gigaton karbon.
Mengapa mangrove penting untuk perubahan iklim?
Mangrove menyimpan karbon sekaligus memberikan fungsi perlindungan pesisir, habitat biodiversitas, dan dukungan terhadap produktivitas perikanan. Karena itu, perlindungannya memiliki manfaat mitigasi dan adaptasi iklim.
Apa hubungan karbon biru dengan pembangunan berkelanjutan?
Karbon biru berada di persimpangan antara perlindungan ekosistem, mitigasi perubahan iklim, ketahanan pesisir, ekonomi biru, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Karbon Biru dan Arah Baru Pengelolaan Lingkungan Indonesia
Peluncuran Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026–2045 menunjukkan bahwa strategi iklim Indonesia semakin melihat hubungan antara ekosistem darat, pesisir, dan laut sebagai satu kesatuan. Dengan potensi ekosistem mangrove dan lamun yang besar, tantangan berikutnya bukan hanya mempertahankan angka luasan, tetapi memastikan ekosistem tersebut tetap sehat, terlindungi, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bagi dunia usaha, perkembangan ini menjadi pengingat bahwa aspek lingkungan dalam pembangunan semakin membutuhkan pendekatan berbasis data dan ekosistem. Perencanaan kegiatan, pemetaan kondisi lingkungan, pengelolaan dampak, hingga monitoring perlu dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan keberlanjutan kawasan.
Sebagai Your Compliance Partner, ARANA membantu perusahaan memahami dan mengelola aspek lingkungan melalui pendekatan yang terintegrasi, mulai dari perencanaan lingkungan, kajian dan perizinan, pengelolaan dampak, hingga kebutuhan teknis dan kepatuhan lingkungan.