
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi salah satu simbol transisi menuju energi bersih. Seiring meningkatnya investasi energi terbarukan di Indonesia, pembangunan PLTS terus berkembang, mulai dari skala rumah tangga hingga proyek utilitas berskala ratusan megawatt. Namun, muncul anggapan bahwa PLTS merupakan teknologi yang 100% ramah lingkungan dan tidak memerlukan perhatian terhadap aspek lingkungan. Faktanya, setiap proyek PLTS tetap memiliki potensi dampak yang harus dikelola melalui perencanaan yang tepat.
Secara operasional, PLTS memang menghasilkan listrik tanpa proses pembakaran sehingga tidak menghasilkan emisi karbon secara langsung. Hal ini menjadikannya salah satu teknologi penting dalam mendukung target Net Zero Emission (NZE) Indonesia. Akan tetapi, pembangunan fasilitas PLTS tetap melibatkan penggunaan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, jaringan transmisi, hingga aktivitas konstruksi yang dapat memengaruhi kondisi lingkungan sekitar.
Salah satu isu utama dalam pembangunan PLTS adalah perubahan penggunaan lahan. Proyek PLTS skala besar memerlukan area yang cukup luas untuk pemasangan panel surya. Apabila lokasi dipilih tanpa kajian yang memadai, pembangunan berpotensi mengurangi tutupan vegetasi, mengganggu habitat satwa, atau memengaruhi fungsi kawasan tertentu. Oleh karena itu, pemilihan lokasi menjadi tahapan yang sangat penting dalam proses perencanaan proyek.
Selain penggunaan lahan, pembangunan PLTS juga perlu memperhatikan aspek hidrologi dan pengelolaan air hujan. Permukaan panel surya yang luas dapat mengubah pola aliran air permukaan apabila sistem drainase tidak dirancang dengan baik. Pada beberapa lokasi, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko erosi maupun genangan air apabila tidak disertai pengelolaan yang tepat.
Aktivitas konstruksi juga membawa dampak sementara terhadap lingkungan, seperti peningkatan debu, kebisingan, mobilisasi alat berat, hingga limbah konstruksi. Walaupun bersifat sementara, seluruh aktivitas tersebut tetap harus dikendalikan agar tidak mengganggu masyarakat maupun lingkungan di sekitar lokasi proyek.
Tidak kalah penting adalah pengelolaan panel surya di akhir masa pakai. Umumnya panel surya memiliki umur operasional sekitar 25–30 tahun. Setelah periode tersebut berakhir, panel perlu dikelola melalui sistem daur ulang atau pengelolaan limbah yang sesuai agar material seperti kaca, aluminium, silikon, maupun komponen elektronik tidak menjadi sumber pencemaran baru. Berbagai negara saat ini telah mulai mengembangkan sistem solar panel recycling sebagai bagian dari konsep ekonomi sirkular.
Di Indonesia, pembangunan PLTS tetap harus mengikuti ketentuan peraturan lingkungan yang berlaku. Bergantung pada skala dan karakteristik proyek, pengembang dapat diwajibkan menyusun AMDAL maupun UKL-UPL sebagai bagian dari proses Persetujuan Lingkungan, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 beserta peraturan turunannya. Dokumen tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dampak lingkungan serta merumuskan langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan sebelum proyek dilaksanakan.
Dengan demikian, pembangunan PLTS bukan hanya tentang memasang panel surya. Keberhasilan proyek energi terbarukan juga ditentukan oleh bagaimana aspek lingkungan direncanakan sejak awal, mulai dari pemilihan lokasi, pengelolaan dampak konstruksi, pengendalian air permukaan, hingga pengelolaan panel pada akhir masa pakainya.
Sebagai konsultan lingkungan, ARANA mendukung berbagai proyek energi terbarukan melalui penyusunan AMDAL, UKL-UPL, kajian teknis lingkungan, serta pendampingan perizinan untuk memastikan setiap pembangunan berjalan sesuai regulasi dan prinsip pembangunan berkelanjutan.