
Ketika Revitalisasi Bertemu dengan Kepentingan Masyarakat Pesisir
Revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa atau Pantura merupakan salah satu program yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas kawasan tambak sekaligus mendukung ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan revitalisasi sekitar 20.000 hektare tambak di Jawa Barat yang mencakup Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Pada 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mencantumkan revitalisasi sekitar 14.000 hektare tambak Pantura Jawa sebagai salah satu program prioritas.
Program tersebut dirancang untuk mengubah sistem budidaya tambak yang dinilai kurang produktif menjadi kawasan budidaya yang lebih modern dan produktif. Pemerintah menyebut revitalisasi juga diarahkan untuk mendukung budidaya ikan nila salin serta rehabilitasi kawasan pesisir. Dalam perencanaan program, aspek lingkungan turut menjadi bagian yang diperhatikan, termasuk melalui kajian lingkungan dan proses penyusunan AMDAL.
Namun, program berskala besar tidak selalu berjalan tanpa persoalan. Di sejumlah wilayah Pantura Jawa Barat, muncul penolakan dan aspirasi dari masyarakat pesisir yang mempertanyakan pelaksanaan revitalisasi, terutama terkait lahan, hak kelola, kompensasi, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada tambak.
Mengapa Muncul Penolakan?
Salah satu wilayah yang mengalami dinamika tersebut adalah Kabupaten Indramayu. Pada April 2026, Pemerintah Kabupaten Indramayu menggelar audiensi bersama perwakilan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu atau KOMPI, DPRD, serta unsur terkait untuk membahas aspirasi masyarakat mengenai rencana revitalisasi tambak Pantura. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah menjadi isu yang memerlukan dialog antara pemerintah dan masyarakat terdampak.
Persoalan yang disampaikan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan rencana perubahan kawasan tambak, tetapi juga menyangkut kepastian mengenai pengelolaan lahan dan dampak terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Di Karawang, kelompok masyarakat sipil dan warga pesisir juga mempertanyakan persoalan ruang hidup dan status kawasan yang berkaitan dengan rencana revitalisasi.
Di sisi lain, penolakan tersebut tidak berarti seluruh masyarakat Pantura menolak program revitalisasi. Pada tahap sosialisasi sebelumnya, KKP melaporkan adanya masyarakat dan pemangku kepentingan di sejumlah wilayah yang mendukung program tersebut, dengan catatan program tidak merugikan masyarakat.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan revitalisasi tambak Pantura bukan sekadar persoalan teknis budidaya, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana perubahan kawasan akan memengaruhi masyarakat yang telah tinggal dan bekerja di wilayah tersebut.
Antara Target Ekonomi dan Kondisi Lapangan
Dari sisi pemerintah, revitalisasi memiliki tujuan ekonomi yang cukup besar. KKP menyebut kawasan tambak yang menjadi sasaran memiliki produktivitas yang relatif rendah dan sebagian berada dalam kondisi tidak produktif. Program revitalisasi diarahkan untuk meningkatkan produktivitas melalui sistem budidaya yang lebih modern.
KKP memproyeksikan peningkatan produktivitas dari sekitar 0,6 ton per hektare per tahun menjadi 144 ton per hektare per tahun. Program tersebut juga diproyeksikan menghasilkan sekitar 1,18 juta ton ikan per tahun, dengan nilai ekonomi sekitar Rp28,2 triliun dan potensi membuka sekitar 132.000 lapangan kerja. Angka tersebut merupakan proyeksi program, bukan hasil produksi yang telah dicapai.
Namun, keberhasilan sebuah program revitalisasi tidak hanya dapat dilihat dari peningkatan produksi. Ketika suatu kawasan telah menjadi ruang hidup dan sumber penghasilan masyarakat, perubahan fungsi maupun pengelolaannya juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan lingkungan di sekitarnya.
Lingkungan Menjadi Bagian Penting
Skala revitalisasi yang mencapai ribuan hingga puluhan ribu hektare membuat aspek lingkungan menjadi bagian penting dalam proses perencanaan. KKP sebelumnya menyatakan bahwa program revitalisasi Pantura diperkuat dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS untuk memastikan aspek ekologis dan sosial turut diperhatikan.
Selain itu, KKP juga menjalankan proses konsultasi publik dalam penyusunan AMDAL revitalisasi tambak Pantura. Proses tersebut menjadi bagian dari upaya mengumpulkan aspirasi masyarakat dan melengkapi kajian lingkungan sebelum pelaksanaan program.
Pendekatan tersebut penting karena perubahan kawasan pesisir dapat berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari tata ruang, kualitas air, ekosistem pesisir, pengelolaan limbah kegiatan budidaya, hingga kondisi sosial masyarakat yang bergantung pada kawasan tersebut.
Revitalisasi Tidak Hanya Tentang Membangun Kembali
Kasus revitalisasi tambak Pantura menunjukkan bahwa sebuah proyek berskala besar dapat memiliki tujuan ekonomi dan lingkungan sekaligus menghadapi tantangan sosial di lapangan.
Pemerintah memiliki target untuk meningkatkan produktivitas tambak dan mendukung ketahanan pangan, sementara masyarakat memiliki kepentingan terhadap keberlanjutan sumber penghidupan dan ruang hidup mereka. Karena itu, keberhasilan revitalisasi tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur tambak, tetapi juga pada proses perencanaan, kajian lingkungan, komunikasi dengan masyarakat, serta pelaksanaan yang memperhatikan kondisi kawasan.
Revitalisasi pada akhirnya bukan hanya tentang bagaimana sebuah kawasan dapat dibuat lebih produktif, tetapi juga bagaimana perubahan tersebut dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan masyarakat yang berada di dalamnya.