
Bayangkan sebuah perusahaan sudah memiliki pabrik, sudah berproduksi bertahun-tahun, bahkan sudah memiliki IPAL atau Instalasi Pengolahan Air Limbah. Semuanya terlihat berjalan normal sampai suatu hari petugas melakukan pemeriksaan lingkungan.
Saat dokumen diperiksa, ternyata ada persyaratan yang belum lengkap. Beberapa kewajiban pengelolaan lingkungan belum dijalankan sesuai ketentuan, atau pelaksanaan di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan dokumen dan persetujuan yang dimiliki.
Lalu, apakah perusahaan bisa mendapatkan sanksi?
Jawabannya, bisa. Karena dalam menjalankan kegiatan usaha, kepatuhan lingkungan tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya fasilitas fisik seperti IPAL. Perusahaan juga perlu memastikan dokumen lingkungan, persetujuan teknis, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pemenuhan baku mutu, hingga kewajiban pelaporan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Apa Itu Sidak Lingkungan?
Istilah sidak lingkungan sering digunakan untuk menggambarkan pemeriksaan atau pengawasan terhadap kegiatan usaha dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam praktiknya, pemeriksaan dapat berkaitan dengan berbagai aspek. Mulai dari dokumen lingkungan, pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan Limbah B3, pemantauan lingkungan, hingga pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam dokumen atau persetujuan lingkungan.
Jadi, ketika petugas datang melakukan pemeriksaan, yang diperiksa bukan hanya kondisi fasilitas perusahaan.
Dokumennya juga harus siap. Pelaksanaannya juga harus sesuai.
Hal ini penting karena kepatuhan lingkungan pada dasarnya bukan sekadar memiliki dokumen atau fasilitas, tetapi memastikan bahwa komitmen pengelolaan lingkungan benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional.
Dokumen Lingkungan Belum Lengkap, Apakah Bisa Bermasalah?
Ini merupakan salah satu hal yang sering disalahpahami perusahaan.
Ada anggapan bahwa selama kegiatan produksi berjalan dan fasilitas pengolahan limbah sudah tersedia, maka kewajiban lingkungan sudah selesai.
Padahal tidak sesederhana itu.
Sebuah perusahaan perlu melihat keseluruhan rantai kepatuhan lingkungan, mulai dari Persetujuan Lingkungan, dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan, Persetujuan Teknis atau PERTEK jika diwajibkan, pemenuhan baku mutu, pemantauan kualitas lingkungan, hingga pelaporan.
Dalam pengendalian pencemaran air, misalnya, ketaatan tidak hanya dinilai dari keberadaan IPAL. Parameter seperti titik penaatan, baku mutu air limbah, frekuensi dan parameter pemantauan, validitas data pemantauan, hingga persyaratan teknis lainnya juga menjadi bagian dari pengendalian pencemaran.
Jadi, punya IPAL bukan berarti otomatis sudah compliant.
Inilah bagian yang sering luput ketika perusahaan hanya fokus pada fasilitas fisiknya.
Lalu, Apa Itu PERTEK Air Limbah?
Kalau kegiatan usaha menghasilkan dan melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah Persetujuan Teknis atau PERTEK Air Limbah sesuai dengan ketentuan dan karakteristik kegiatannya.
Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021 mengatur tata cara penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, termasuk untuk pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah.
Dalam prosesnya, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan penapisan untuk menentukan apakah permohonan memerlukan kajian teknis atau pemenuhan standar teknis. Standar teknis tersebut dapat mencakup baku mutu air limbah dan/atau standar teknologi.
Artinya, PERTEK Air Limbah bukan sekadar formalitas administrasi.
Di dalamnya terdapat aspek teknis yang berkaitan dengan bagaimana air limbah suatu kegiatan dikelola.
Apa Saja yang Perlu Diperhatikan dalam PERTEK Air Limbah?
Secara sederhana, perusahaan perlu memahami beberapa komponen utama dalam pengelolaan air limbah.
1. Sumber Air Limbah
Pertama, perlu diketahui dari mana air limbah berasal.
Apakah berasal dari proses produksi, kegiatan pencucian, utilitas, atau aktivitas lainnya?
Identifikasi sumber ini penting karena karakteristik dan beban pencemar air limbah dapat berbeda antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya.
2. Karakteristik Air Limbah
Setelah sumbernya diketahui, karakteristik air limbah perlu dipahami.
Parameter yang harus dipantau tentu bergantung pada jenis kegiatan dan ketentuan baku mutu yang berlaku. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan pendekatan pengelolaan air limbah.
3. Teknologi Pengolahan Air Limbah
Berikutnya adalah teknologi pengolahan.
IPAL harus dirancang dan dioperasikan sesuai dengan karakteristik air limbah serta target kualitas efluen yang harus dipenuhi.
Dengan kata lain, IPAL bukan sekadar bangunan atau kumpulan tangki.
Ia merupakan bagian dari sistem pengendalian pencemaran yang harus bekerja sesuai kebutuhan proses.
4. Titik Penaatan
Air limbah yang akan dibuang ke lingkungan juga perlu memiliki titik penaatan yang jelas.
Pada titik tersebut, pemenuhan baku mutu air limbah menjadi salah satu aspek penting dalam menilai ketaatan pengendalian pencemaran air.
5. Baku Mutu Air Limbah
Selanjutnya adalah baku mutu.
Air limbah yang dibuang ke lingkungan harus memenuhi batas kualitas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi kegiatan tersebut.
Karena itu, perusahaan perlu mengetahui baku mutu air limbah yang relevan dengan jenis kegiatan dan sumber pembuangannya, bukan sekadar melakukan pengujian tanpa memahami dasar persyaratannya.
6. Pemantauan dan Pelaporan
Tahap berikutnya adalah memastikan pemantauan dilakukan secara konsisten.
Pemantauan kualitas air limbah, pencatatan hasil pengujian, pemenuhan frekuensi dan parameter, serta pelaporan merupakan bagian dari rangkaian kepatuhan lingkungan.
Jadi, sistem pengelolaan air limbah tidak berhenti ketika air limbah selesai diolah.
Pengelolaan harus dapat dibuktikan melalui data dan dokumentasi yang sesuai.
Kenapa Perusahaan Bisa Mendapatkan Sanksi?
Ketika ditemukan ketidaksesuaian dalam kegiatan usaha, konsekuensinya dapat bergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran serta ketentuan yang berlaku.
Dalam kerangka penegakan hukum lingkungan, terdapat mekanisme sanksi administratif terhadap pelanggaran terkait perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah yang berkaitan dengan Persetujuan Lingkungan.
Karena itu, pemeriksaan lingkungan sebaiknya tidak dianggap sebagai sesuatu yang baru perlu dipikirkan ketika petugas datang.
Kepatuhan lingkungan harus dibangun sejak kegiatan usaha berjalan.
Dokumen harus sesuai dengan kegiatan aktual. Fasilitas pengelolaan lingkungan harus berfungsi. Pemantauan harus dilakukan. Data harus tersedia. Dan kewajiban pelaporan harus dipenuhi.
Compliance Lingkungan Bukan Sekadar Menunggu Sidak
Pada akhirnya, masalah kepatuhan lingkungan bukan hanya tentang “apakah perusahaan punya dokumen?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apakah dokumen tersebut sesuai dengan kegiatan yang berjalan?
Apakah pengelolaan lingkungan benar-benar diterapkan?
Apakah hasil pemantauan menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku?
Dan apakah seluruh proses tersebut dapat dibuktikan melalui data dan dokumentasi yang baik?
Inilah mengapa environmental compliance perlu dipandang sebagai bagian dari manajemen operasional perusahaan, bukan sekadar urusan administrasi ketika ada pemeriksaan.
Karena perusahaan yang siap bukanlah perusahaan yang baru mencari dokumen ketika sidak datang.
Perusahaan yang siap adalah perusahaan yang sejak awal sudah membangun sistem kepatuhan lingkungan secara konsisten.
ARANA hadir sebagai Your Compliance Partner untuk membantu perusahaan memahami dan memenuhi kebutuhan environmental compliance, mulai dari dokumen lingkungan, Persetujuan Teknis, pengelolaan air limbah, hingga aspek kepatuhan lingkungan lainnya sesuai kebutuhan kegiatan usaha.
Jangan menunggu pemeriksaan untuk mulai memastikan kepatuhan. Pastikan sistem lingkungan perusahaan sudah siap sebelum pemeriksaan datang.