
Pemerintah Indonesia kembali memperkuat komitmennya dalam pengendalian perubahan iklim melalui peluncuran regulasi baru terkait perdagangan karbon nasional. Melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026, pemerintah menargetkan percepatan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sekaligus membuka peluang investasi hijau dan kerja sama pasar karbon internasional.
Regulasi ini disosialisasikan secara resmi di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, pada Rabu (29/4). Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Ketua OJK Frederica Widyasari Dewi, hingga Duta Besar Uni Emirat Arab Abdulah Salem Aldhaeri.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 dirancang untuk memperluas partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam upaya pengurangan emisi karbon. Regulasi ini juga menjadi tindak lanjut dari Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Menurut Raja Juli Antoni, perdagangan karbon diharapkan tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga mendorong perlindungan hutan dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah ingin menciptakan mekanisme pasar karbon yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel agar implementasinya dapat berjalan lebih efektif.
“Permen ini diharapkan memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan sektor swasta untuk bersama-sama menjaga hutan melalui mekanisme perdagangan karbon,” ujar Raja Juli Antoni dalam kegiatan sosialisasi tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Hashim Djojohadikusumo menyebut regulasi ini sebagai bentuk nyata keseriusan pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu perubahan iklim global. Ia menilai langkah percepatan perdagangan karbon Indonesia mendapat perhatian positif dari komunitas internasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam pasar karbon dunia.
Selain menekan emisi gas rumah kaca, pengembangan pasar karbon juga dinilai dapat membuka peluang investasi hijau, pengembangan proyek berkelanjutan, hingga peningkatan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan.
Peluncuran Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 menjadi sinyal bahwa isu pengurangan emisi karbon dan ekonomi hijau semakin menjadi fokus utama dalam pembangunan nasional. Dengan regulasi yang lebih jelas, Indonesia diharapkan mampu mempercepat transisi menuju pembangunan rendah karbon dan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
🌱 Perdagangan karbon bukan hanya tentang nilai ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan