
Ketika Jalur Pendakian Harus Ditutup untuk Mencegah Bencana
Menjelang akhir Agustus 2026, pemerintah mengambil langkah preventif dengan menutup sementara aktivitas pendakian di sembilan kawasan taman nasional yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 September 2026 dan ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) tertanggal 31 Agustus 2026.
Sembilan kawasan yang masuk dalam kategori risiko tinggi tersebut adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Gunung Ciremai, Taman Nasional Tambora, Taman Nasional Manusela, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Gunung Leuser, dan Taman Nasional Lorentz. Khusus Taman Nasional Lorentz, penutupan berlaku pada jalur Ilaga, Tsinga, Sugapa, dan Ugimba.
Namun, penting untuk dipahami bahwa kebijakan ini bukan berarti seluruh kawasan taman nasional tersebut ditutup untuk semua aktivitas. Fokus kebijakan berada pada kegiatan wisata pendakian di kawasan yang dinilai memiliki risiko tinggi, sementara beberapa kawasan dengan risiko sedang masih dapat dibuka secara terbatas dengan pengawasan yang lebih ketat.
Mengapa Pendakian Ditutup?
Keputusan tersebut tidak muncul tanpa alasan. Kondisi kemarau yang sangat kering meningkatkan akumulasi bahan bakar alami berupa vegetasi dan material kering di kawasan hutan. Dalam kondisi seperti ini, interaksi manusia dengan lingkungan dapat meningkatkan kemungkinan munculnya sumber api yang kemudian berkembang menjadi karhutla.
Risikonya menjadi semakin besar ketika kebakaran sudah terjadi di beberapa kawasan konservasi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa kebakaran di sejumlah taman nasional turut meningkatkan beban penanganan karhutla karena sumber daya seperti helikopter water bombing yang seharusnya dapat difokuskan pada enam provinsi prioritas juga harus dikerahkan ke kawasan taman nasional yang mengalami kebakaran.
Situasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadi salah satu contoh nyata. Sebelumnya, kebakaran di kawasan tersebut bahkan membuat sekitar 170 pendaki terjebak sehingga aspek keselamatan pengunjung menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengaturan aktivitas pendakian.
Dengan kata lain, penutupan bukan hanya tentang membatasi akses wisata. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mengurangi kemungkinan terjadinya insiden sekaligus menjaga kapasitas respons ketika kebakaran terjadi.
Sembilan Kawasan dengan Risiko Tinggi
Berikut kawasan pendakian yang ditutup sementara mulai 1 September 2026:
- Taman Nasional Bromo Tengger Semeru – termasuk pendakian Gunung Semeru
- Taman Nasional Kerinci Seblat
- Taman Nasional Gunung Ciremai
- Taman Nasional Tambora
- Taman Nasional Manusela
- Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya
- Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
- Taman Nasional Gunung Leuser
- Taman Nasional Lorentz – jalur Ilaga, Tsinga, Sugapa, dan Ugimba.
Sebagai pembanding, beberapa kawasan dengan tingkat risiko yang dinilai lebih rendah atau sedang tetap dapat dibuka secara terbatas, antara lain Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Nasional Gunung Merbabu, Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hyang atau Argopuro, serta Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Aktivitas di kawasan tersebut tetap disertai pengawasan dan pembatasan pada zona yang dianggap aman.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menerapkan satu kebijakan yang sama untuk seluruh kawasan konservasi. Status pendakian ditentukan berdasarkan pemetaan risiko, kondisi kawasan, serta kemampuan pengendalian di lapangan.
Dari Penutupan Pendakian, Kita Belajar tentang Manajemen Risiko Lingkungan
Peristiwa ini memberikan satu pelajaran penting: pengelolaan lingkungan tidak selalu berarti menunggu kerusakan terjadi baru kemudian melakukan penanganan.
Dalam pengelolaan risiko lingkungan, tindakan preventif justru menjadi bagian penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya dampak yang lebih besar. Ketika kondisi cuaca, vegetasi, aktivitas manusia, akses lokasi, dan kapasitas pengendalian menunjukkan tingkat risiko yang tinggi, pembatasan aktivitas dapat menjadi salah satu bentuk mitigasi.
Pendekatan seperti ini dapat digambarkan melalui tiga tahapan sederhana:
Identifikasi Risiko → Pengendalian Risiko → Evaluasi Berkala
Pertama, risiko perlu diidentifikasi berdasarkan kondisi aktual kawasan. Kedua, aktivitas yang berpotensi meningkatkan risiko dapat dibatasi atau dikendalikan. Ketiga, status tersebut perlu dievaluasi secara berkala berdasarkan perubahan kondisi lingkungan dan kemampuan pengendalian di lapangan.
Kemenhut sendiri menegaskan bahwa kebijakan pengaturan pendakian bersifat dinamis dan akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan iklim serta tingkat kerawanan di masing-masing kawasan.
Karhutla Bukan Hanya Masalah Kebakaran
Ketika membicarakan karhutla, perhatian sering kali hanya tertuju pada api dan proses pemadaman. Padahal, dampaknya dapat jauh lebih luas.
Kebakaran di kawasan konservasi dapat mengancam habitat satwa, mengurangi tutupan vegetasi, mengganggu keseimbangan ekosistem, menurunkan kualitas udara, serta meningkatkan risiko kerusakan tanah dan perubahan fungsi ekologis kawasan.
Contohnya terlihat di Taman Nasional Berbak dan Sembilang. Pada 1 September 2026, Balai TN Berbak dan Sembilang menyebut sekitar 47,7 hektare kawasan TN Berbak terbakar, sementara area di luar kawasan yang terdampak mencapai sekitar 34,2 hektare. Faktor cuaca dan arah angin disebut turut menyebabkan api meluas menuju kawasan taman nasional. Balai juga menyiapkan pemulihan ekosistem melalui penanaman kembali pada zona rehabilitasi yang terdampak.
Artinya, penanganan karhutla tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Setelahnya masih terdapat pekerjaan berupa pemulihan ekosistem, rehabilitasi kawasan, pemantauan, serta pencegahan agar kejadian serupa tidak berulang.
Mengapa Pendekatan Berbasis Risiko Semakin Penting?
Perubahan kondisi iklim dan meningkatnya periode kering membuat pengelolaan kawasan membutuhkan pendekatan yang semakin adaptif. Keputusan untuk membuka, membatasi, atau menutup suatu aktivitas seharusnya tidak hanya didasarkan pada kalender wisata, tetapi juga pada kondisi lingkungan dan tingkat risiko aktual.
Kasus sembilan taman nasional menunjukkan bagaimana data dan pemetaan risiko dapat digunakan untuk menentukan keputusan yang berbeda pada setiap kawasan. Kawasan dengan risiko tinggi dapat ditutup sementara, sementara kawasan dengan risiko sedang dapat tetap beroperasi dengan pembatasan dan pengawasan tambahan.
Pendekatan tersebut juga relevan dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pengelolaan lingkungan. Identifikasi sumber risiko, evaluasi dampak, pemenuhan persyaratan lingkungan, pengendalian, monitoring, serta evaluasi berkala merupakan bagian penting untuk memastikan suatu aktivitas dapat berjalan secara aman dan berkelanjutan.
Menjaga Lingkungan Dimulai dari Mencegah Risikonya
Penutupan sementara sembilan kawasan pendakian mungkin terlihat sebagai pembatasan aktivitas wisata. Namun jika dilihat dari perspektif pengelolaan lingkungan, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan dapat menjadi pilihan yang lebih tepat ketika tingkat risiko sudah meningkat.
Karhutla mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tentang bagaimana merespons ketika kerusakan terjadi, tetapi juga bagaimana mengenali risiko, mengendalikan potensi dampak, dan mengambil keputusan sebelum kerusakan menjadi lebih besar.
Karena pada akhirnya, pengelolaan lingkungan yang baik bukan hanya tentang memenuhi persyaratan, tetapi tentang memastikan setiap aktivitas berjalan dengan mempertimbangkan risiko, keselamatan, keberlanjutan, dan kemampuan lingkungan untuk tetap berfungsi.