Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) merupakan dokumen yang memuat upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan melalui proses audit lingkungan. DELH diperuntukkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha atau kegiatan, tetapi belum mempunyai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dipersyaratkan.
Di Indonesia, penyusunan DELH berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin usaha atau kegiatan, tetapi belum memiliki dokumen lingkungan yang dipersyaratkan. Pedoman khusus penyusunan DELH diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016.
Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup saat ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini menjadi kerangka utama dalam pengaturan Persetujuan Lingkungan, dokumen lingkungan, serta kewajiban perusahaan untuk memenuhi ketentuan lingkungan yang berlaku.
Penentuan jenis dokumen lingkungan yang sesuai bagi suatu usaha dan/atau kegiatan juga mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur pengelompokan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL berdasarkan karakteristik serta potensi dampak lingkungannya.
Melalui mekanisme DELH, perusahaan yang telah beroperasi tanpa dokumen lingkungan yang dipersyaratkan dapat mengevaluasi kondisi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah berjalan serta menetapkan langkah perbaikan yang sesuai. Oleh karena itu, DELH memiliki peran penting dalam mendukung kepatuhan lingkungan dan membantu perusahaan menyesuaikan kegiatan operasionalnya dengan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku.
Kami membantu perusahaan menghadapi tantangan regulasi, lingkungan, dan operasional melalui layanan konsultasi terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

Keahlian Kami, Solusi untuk Anda