Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan kajian yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi dampak penting terhadap lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Kajian ini menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan serta merupakan bagian dari proses Perizinan Berusaha atau persetujuan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kerangka hukum yang mengatur AMDAL di Indonesia terutama mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan teknisnya kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kerangka regulasi AMDAL mengalami perubahan melalui pembentukan klaster penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 selanjutnya tidak lagi menjadi acuan utama dalam kerangka AMDAL yang berlaku. Sebagai peraturan pelaksana, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pasal 1 angka 5 dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 mendefinisikan AMDAL sebagai kajian mengenai dampak penting terhadap lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. AMDAL berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan serta menjadi bagian dari persyaratan Perizinan Berusaha. Peraturan tersebut juga memperkenalkan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai lembaga yang menggantikan Komisi Penilai AMDAL sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.
Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 menetapkan bahwa AMDAL dan UKL-UPL merupakan dasar penerbitan Persetujuan Lingkungan. Pasal 4 menjelaskan bahwa Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah. Sementara itu, Pasal 5 menyatakan bahwa berakhirnya Persetujuan Lingkungan juga mengakibatkan berakhirnya Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah yang terkait.
Kami membantu perusahaan menghadapi tantangan regulasi, lingkungan, dan operasional melalui layanan konsultasi terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

Keahlian Kami, Solusi untuk Anda